Koin untuk Prita Tembus Rp
500 juta
Daerah Belum Masuk, Bank
Tak Mau Terima
JAKARTA - Pengumpulan koin
untuk Prita Mulyasari, yang
diputus bersalah oleh
Pengadilan Negeri (PN)
Tangerang dan Pengadilan
Tinggi (PT) Banten dalam
kasus perdata pencemaran
nama baik RS Omni
Internasional, secara resmi
ditutup pukul 21.00 tadi
malam (14/12).
Penghitungan koin kemarin
dimulai pukul 09.00. Hingga
pukul 21.27, para relawan
menghitung jumlah koin
mencapai Rp 416.001.500.
Tetapi, aktivitas penghitungan
belum selesai.
Kalau dijumlah dengan
sumbangan sebelumnya, dana
sumbangan untuk Prita
mencapai lebih dari setengah
miliar rupiah (Rp 500 juta).
Sebelumnya, mantan Menteri
Perindustrian (Menperind) Fah
mi Idris menyumbang separo
dari kerugian material dan
immaterial yang ditetapkan PT
Banten, yakni Rp 102 juta.
Lantas, Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) RI menyumbang
Rp 50 juta. Jadi, total dana
sumbangan untuk Prita sudah
mencapai Rp 568 juta.
Jumlah sumbangan akan terus
bertambah. Sebab,
penghitungan beberapa
karung koin belum selesai.
Begitu pula sumbangan koin
dari daerah-daerah. ''Belum
semua sampai kepada kami,''
kata Yusro Muhammad
Santoso, salah seorang
relawan Koin untuk Prita, di
markas penghitungan di Jalan
Langsat 1/3a, Kramat Pela,
Jakarta Selatan.
Kamis lusa (17/12) Yusro
berharap agar penghitungan
seluruh karung rampung.
Lalu, uang itu akan diserahkan
secara simbolis pada 20
Desember bertepatan dengan
Hari Kesetiakawanan Sosial.
Rencananya, akan ada konser
akbar yang diselenggarakan
sebuah majalah musik. ''Saat
itu, secara simbolis uang koin
akan diserahkan kepada Ibu
Prita,'' tutur Yusro.
Namun, para relawan malah
menghadapi kesulitan baru.
Mereka sulit mencari bank
yang mau menerima uang
receh itu. Fasilitator relawan
Didi Nugrahadi mengatakan,
uang itu akan diserahkan
kepada Prita dalam bentuk
rekening. Sebab, RS Omni men
cabut gugatannya.
Namun, hingga tadi malam,
belum ada bank yang mau
menerima. Didi sudah
mendekati tiga bank besar
nasional. Tetapi, mereka
kompak menolak. ''Tidak
perlu saya sebut nama
banknya. Mereka beralasan
tidak mau dianggap berpihak
pada gerakan sosial tertentu,''
jelasnya.
500 juta
Daerah Belum Masuk, Bank
Tak Mau Terima
JAKARTA - Pengumpulan koin
untuk Prita Mulyasari, yang
diputus bersalah oleh
Pengadilan Negeri (PN)
Tangerang dan Pengadilan
Tinggi (PT) Banten dalam
kasus perdata pencemaran
nama baik RS Omni
Internasional, secara resmi
ditutup pukul 21.00 tadi
malam (14/12).
Penghitungan koin kemarin
dimulai pukul 09.00. Hingga
pukul 21.27, para relawan
menghitung jumlah koin
mencapai Rp 416.001.500.
Tetapi, aktivitas penghitungan
belum selesai.
Kalau dijumlah dengan
sumbangan sebelumnya, dana
sumbangan untuk Prita
mencapai lebih dari setengah
miliar rupiah (Rp 500 juta).
Sebelumnya, mantan Menteri
Perindustrian (Menperind) Fah
mi Idris menyumbang separo
dari kerugian material dan
immaterial yang ditetapkan PT
Banten, yakni Rp 102 juta.
Lantas, Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) RI menyumbang
Rp 50 juta. Jadi, total dana
sumbangan untuk Prita sudah
mencapai Rp 568 juta.
Jumlah sumbangan akan terus
bertambah. Sebab,
penghitungan beberapa
karung koin belum selesai.
Begitu pula sumbangan koin
dari daerah-daerah. ''Belum
semua sampai kepada kami,''
kata Yusro Muhammad
Santoso, salah seorang
relawan Koin untuk Prita, di
markas penghitungan di Jalan
Langsat 1/3a, Kramat Pela,
Jakarta Selatan.
Kamis lusa (17/12) Yusro
berharap agar penghitungan
seluruh karung rampung.
Lalu, uang itu akan diserahkan
secara simbolis pada 20
Desember bertepatan dengan
Hari Kesetiakawanan Sosial.
Rencananya, akan ada konser
akbar yang diselenggarakan
sebuah majalah musik. ''Saat
itu, secara simbolis uang koin
akan diserahkan kepada Ibu
Prita,'' tutur Yusro.
Namun, para relawan malah
menghadapi kesulitan baru.
Mereka sulit mencari bank
yang mau menerima uang
receh itu. Fasilitator relawan
Didi Nugrahadi mengatakan,
uang itu akan diserahkan
kepada Prita dalam bentuk
rekening. Sebab, RS Omni men
cabut gugatannya.
Namun, hingga tadi malam,
belum ada bank yang mau
menerima. Didi sudah
mendekati tiga bank besar
nasional. Tetapi, mereka
kompak menolak. ''Tidak
perlu saya sebut nama
banknya. Mereka beralasan
tidak mau dianggap berpihak
pada gerakan sosial tertentu,''
jelasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar